Terungkap: Penunjukan RC Sebagai Plt. Kadis PMD, Akibat Tekanan Oknum DPRD Kepada Pj Bupati Muba

Muba- berkas -Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 1 DRPD Muba bersama Pemuda Pancasila dan beberapa Ormas, KPUD, Bawaslu dan Kesbangpol, pada hari Senin (01/07/'24), di ruang Fraksi PKB, terungkap alasan mengapa Richard Cahyadi (RC) ditunjuk kembali mengepalai dinas PMD Kabupaten Muba.

Kecurigaan sebagian besar masyarakat Muba atas kembalinya RC mengepalai Dinas PMD Kabupaten Muba, yang dinilai janggal, mencurigakan, dan syarat aroma politis, serta menimbulkan kegaduhan, bahkan sempat mengundang terjadinya beberapa kali unjuk rasa dari masyarakat akhir-akhir ini, kini terungkap alasan dibaliknya.

Ketua Pemuda Pancasila-Firdaus Cik Ani, dalam kesempatan RDP tersebut mengungkapkan bahwa Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi, sebenarnya tidak mau menandatangani SK penetapan RC sebagai Plt Kepala Dinas (Kadis) PMD.

"Hasil audiensi kami dengan (Pj) Bupati, Bupati (Sandi Fahlepi) tidak mau men-SK-kan Richard (sebagai Plt Kadis PMD) kalau tidak ada tekanan dari DPRD," Kata Firdaus.

"Silahkan siapa mau menjadi calon Bupati, tapi jangan diobok-obok Muba ini, kami keberatan. Saya juga peringatkan KPU harus netral, jangan mau ditekan atau dipaksa," Imbuhnya.

Ketua Macab Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Muba Satoto Waliyun, sebagai pihak yang turut diundang dalam RDP tersebut mengutarakan, bahwa Pj Bupati Sandi Fahlepi, mengatakan, pihaknya mendapat tekanan dari beberapa anggota DPRD untuk menunjuk atau mengangkat RC sebagai Plt. Kadis PMD Muba.

"Dalam audiensi kami dengan Pj Bupati, beliau (Sandi Fahlepi) mengatakan, ada tekanan dari beberapa anggota Dewan. Oleh karena itu kami meminta agar dalam 14 hari, Pj Bupati segera mencabut surat penunjukan Plt Kadis PMD Muba atas nama Richard Cahyadi, dan menggantinya dengan orang lain. Kami minta agar DPRD Muba merekomendasikan hal ini kepada Pj Bupati Muba," tandas Satoto.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh dua pimpinan organisasi, yang vokal menyampaikan aspirasinya itu, Wakil Ketua II DPRD Muba, Irwin Zulyani selaku pimpinan rapat mengatakan:

"Saya yakin kalau tekanan dari DPRD secara kelembagaan tidak ada, tetapi kalau ada oknum-oknum anggota DPRD yang melakukan tekanan kepada Pj Bupati (dalam penunjukan RC sebagai Plt Kadis PMD) silahkan sampaikan kepada kami. Kami dorong ini kepada pimpinan DPRD, jangan menggunakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi tertentu. DPRD harus mengambil sikap agar ini jangan menjadi bola liar. Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak, ibu, saudara, yang masih peduli dengan Muba," Tegasnya.

Sementara itu Anwar Hasan mantan anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muba, dan H. Yusnin mantan penjabat Bupati Muba, mengharapkan agar tercipta suasana kondusif tanpa kegaduhan di Kabupaten Muba, terutama menjelang Pilkada. Mereka juga berharap agar DPRD Muba segera mengambil sikap atas terjadinya hal-hal yang membuat suasana di Muba tidak kondusif. Diharapkan juga Penyelenggara Pemilu/Pilkada berlaku profesional, netral, tidak berpihak. Bertindak cepat dan tegas tanpa memandang bulu, apabila mendapati atau mengetahui adanya pelanggaran tanpa harus menunggu laporan masyarakat, ujar mereka.

Diketahui bersama pada hari Senin (1/7/'24) Komisi 1 DPRD Muba mengadakan RDP Bertajuk Ciptakan Pemilu Damai dan Kondusif, bersama Ormas Pemuda Pancasila, LMP, LAN, IWO, KPUD, Bawaslu, dan Kesbangpol. Selain Wakil Ketua I DPRD Muba, Irwin Z, Hadir anggota DPRD Komisi I: Junadi Gumay, Rustam, Edi Pramono, dan C. Kawairus Efendy. Sementara Ketua Komisi I, Firman Akbar, tidak tampak hadir dalam rapat tersebut, media ini tidak mengetahui alasan ketidakhadirannya. (Tim/red)